Tīmeklis2024. gada 23. aug. · Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Heru Kristiyana menjelaskan jalan panjang bagaimana regulator menggodok aturan bank umum yang di dalamnya juga mengatur pendirian bank digital. TīmeklisOJK terbentuk berdasar Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai pada Pasal 4 dalam UU tersebut, OJK dibentuk dengan …
SALINAN TENTANG DAN UNIT USAHA SYARIAH DENGAN …
TīmeklisSuatu sistem untuk menyampaikan, mengelola, dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK yaitu Anggota Dewan Komisioner, Pegawai, Calon Pegawai, Tenaga Kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan/atau tenaga kerja outsourcing di OJK. Tīmeklis2013. gada 13. nov. · Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan … i understood by the books
(PDF) Kewenangan BPSK versus LAPS-OJK - ResearchGate
Tīmeklis2024. gada 8. apr. · Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2024 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahan publik syariah berdasarkan peraturan OJK no. … TīmeklisPengertian dan landasan hukum ojk otoritas jasa keuangan ojk merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti. Otoritas jasa keuangan perlu memiliki hubungan kelembagaan dengan beberapa lembaga negara lainnya selayaknnya bank indonesia (bi), … Tīmeklis1.3. Landasan Hukum Landasan Hukum Pedoman Sistem Pengendalian Pelanggaran PT Jasa Raharja (Persero), adalah: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU i understand song freddie and the dreamers